Kamis, Juni 12, 2008

Crysis

Isu tentang krisis ekonomi jilid 2 pasca krisis 10 tahun lalu menghantui masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Gejala-gejala yang mengarah kepada krisis tersebut sudah mulai bermunculan. Diawali dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara adidaya, Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada ekonomi global yang ikut-ikutan melemah juga. Tak terkecuali Indonesia yang merupakan bagian dari ekonomi global. Hal ini diperparah dengan ulah para spekulan yang mempermainkan harga minyak dunia yang berakibat semakin melambungnya harga minyak mentah dunia.


Di Indonesia, sebagai akibat harga minyak dunia yang semakin naik mengakibatkan beban subsidi BBM pemerintah yang tertuang dalam APBN menjadi semakin besar. Ditambah lagi produksi minyak mentah Indonesia yang tidak mencapai target sehingga kita tidak memperoleh windfall profit saat harga minyak naik. Akhirnya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar 28 % sebagai cara agar APBN tidak mengalami defisit terlalu besar.


Menilik fakta dan realita di atas, saya berpendapat bahwa sebenarnya masih ada banyak cara untuk mengatasi tekanan terhadap APBN dan masyarakat Indonesia.yang pertama yaitu memasukkan komponen energi selain minyak ke dalam perhitungan APBN seperti gas alam dan batu bara. Kedua, mempercepat program konversi energi dari minyak bumi ke sumber energi alternatif. Energi alternatif di sini tidak hanya berupa gas elpiji saja, tetapi juga energi-energi lain yang sangat potensial seperti energi panas matahari( geothermal) yang sampai saat ini masih sangat sedikit implementasinya. Belum lagi kita punya ratusan gunung berapi yang masih aktif yang energinya bisa kita manfaatkan berupa energi panas bumi. Lalu yang ketiga adalah melakukan penghematan besar-besaran terhadap penggunaan energi yang pelaksanaannya tidak hanya di lingkup masyarakat pada umumnya tetapi juga harus diterapkan di lingkungan kantor pemerintahan.


Sehubungan dengan poin ketiga alenia di atas, kita sebagai aparatur pemerintah di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan hendaknya menggunakan fasilitas negara secara bijak, efektif dan efisien. Tidak seharusnya kita mengunakan sarana dan prasarana kantor secara sembarangan dan melakukan pemborosan yang berakibat semakin banyak energi yang digunakan terutama untuk konsumsi listrik yang menyerap energi cukup banyak.


Melihat fakta bahwa sumber energi utama yaitu minyak bumi yang notabene adalah energi yang tidak dapat diperbaharui semakin mahal harganya dan yang berakibat beban APBN kita menjadi semakin berat, saya sebagai bagian dari aparat pemerintah di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan sedikit banyak ingin memberikan sumbangsih bagi kepentingan negara. Di samping sebagai individu, saya akan lebih meningkatkan kinerja menjadi lebih efektif dan efisien yang berujung pada penghematan penggunaan fasilitas kantor, juga menghimbau kepada seluruh jajaran pegawai di Departemen Keuangan pada umumnya dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada khususnya untuk mengedepankan pelayanan pada masyarakat secara optimal dan menggunakan sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien dan tidak melakukan pemborosan sehingga penggunaan energi bisa dihemat sedemikian rupa agar secara tidak langsung dapat menyelamatkan APBN di masa mendatang.